Syaiful Bachri Minta Bawaslu Indramayu Perkuat Kesiapan Pemilu dan Profesionalisme Penanganan Pelanggaran

INDRAMAYU – Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bachri, meminta Bawaslu Kabupaten Indramayu memperkuat kesiapan kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi tahapan pemilu mendatang. Penguatan tersebut perlu dilakukan sejak masa non-tahapan melalui evaluasi, peningkatan kompetensi, serta pembenahan tata kelola penanganan pelanggaran.

Arahan itu disampaikan Syaiful Bachri saat melakukan supervisi ke Bawaslu Kabupaten Indramayu, Rabu (14/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan Bawaslu Kabupaten Indramayu, kepala sekretariat, serta jajaran staf.

Syaiful Bachri menegaskan, masa non-tahapan harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan seluruh jajaran agar lebih siap menjalankan tugas pengawasan ketika tahapan pemilu dimulai. Menurut dia, evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya menjadi bagian penting untuk mencegah terulangnya persoalan serupa.

“Pemilu yang akan datang harus jauh lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Kelemahan yang ditemukan harus segera dievaluasi agar tidak terulang,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas jajaran dalam menangani pelanggaran, mulai dari penerimaan laporan, penyusunan kajian, hingga proses penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Syaiful Bachri, kualitas penanganan pelanggaran sangat ditentukan oleh ketepatan proses penerimaan laporan. Informasi mengenai kronologi kejadian, pihak yang diduga melakukan pelanggaran, lokasi, saksi, dan alat bukti perlu diperiksa secara cermat sejak awal.

“Penanganan pelanggaran yang baik dimulai dari penerimaan laporan. Jika sejak awal penerimaan laporan tidak jelas, proses selanjutnya juga akan mengalami kendala,” katanya.

Selain itu, ia meminta jajaran sekretariat dan pimpinan membangun koordinasi serta kerja sama yang solid. Pembagian tugas berdasarkan divisi, kata dia, tidak boleh menjadi penghalang bagi seluruh jajaran untuk memahami tugas dan fungsi kelembagaan secara menyeluruh.

Syaiful Bachri juga menyoroti pentingnya kedisiplinan, kepatuhan terhadap regulasi, dan profesionalisme aparatur. Ia mengingatkan bahwa Bawaslu merupakan lembaga negara yang harus menjalankan tugas berdasarkan aturan serta menjaga kepercayaan publik.

Dalam aspek kelembagaan, ia mendorong Bawaslu Kabupaten Indramayu memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Partisipasi aktif dalam kegiatan koordinasi antar lembaga dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai peran dan fungsi Bawaslu.

Ia turut mengingatkan agar program pengawasan pada masa non-tahapan tetap berjalan, antara lain pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data partai politik, konsolidasi demokrasi, dan pengawasan partisipatif.

Syaiful Bachri mengapresiasi perkembangan positif Bawaslu Kabupaten Indramayu, termasuk capaian penghargaan yang diterima. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi internal, dan mempersiapkan pengawasan pemilu secara lebih baik.

Melalui supervisi tersebut, jajaran Bawaslu Kabupaten Indramayu diharapkan dapat memanfaatkan masa non-tahapan untuk memperkuat kompetensi, membenahi tata kelola kerja, serta meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan pengawasan pemilu mendatang.