Hak Pilih Disabilitas Jadi Sorotan, Bawaslu Indramayu Cermati Akurasi Data

INDRAMAYU – Perbedaan data penyandang disabilitas menjadi persoalan yang perlu dicermati untuk memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilih akibat pendataan yang belum akurat.

Persoalan tersebut mengemuka dalam sosialisasi pengawasan partisipatif bersama komunitas disabilitas di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu, Senin (9/11/2026).

Ketua NPCI Kabupaten Indramayu, Suprayitno, menyebut jumlah penyandang disabilitas yang terdata melalui organisasinya sekitar 1.800 orang, sedangkan data Dinas Sosial mencapai 12.000 orang.

“Yang sementara ini terkantong itu kemarin masih 1.800 teman-teman disabilitas. Bahkan kalau di dinas itu ada 12.000,” ungkap Suprayitno.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni, menyampaikan perlunya pencocokan data bersama KPU, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan akurasi informasi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi, menjelaskan bahwa pengawasan pemilu mencakup pencegahan, pengawasan setiap tahapan, serta penindakan dugaan pelanggaran sesuai kewenangan.

Supriadi menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak sebagai pemilih, tetapi juga kesempatan terlibat dalam pengawasan partisipatif, termasuk memantau aksesibilitas fasilitas pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran hak politik.

Menurutnya, pemilu inklusif harus menjamin kesetaraan kesempatan melalui tempat pemungutan suara yang aksesibel, informasi kepemiluan yang mudah dipahami, serta fasilitas sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Bawaslu Kabupaten Indramayu mendorong komunitas disabilitas untuk ikut mengawasi tahapan pemilu, mengidentifikasi persoalan aksesibilitas, menyampaikan aspirasi, dan melaporkan dugaan pelanggaran hak politik.

Melalui keterlibatan tersebut, pengawasan partisipatif diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak politik penyandang disabilitas sekaligus mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan nondiskriminatif.