Bawaslu Indramayu dan NPCI Jalin Kerja Sama, Perkuat Pengawasan Pemilu Inklusif

INDRAMAYU – Bawaslu Kabupaten Indramayu menjalin kerja sama dengan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Indramayu melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Senin (9/11/2026), di Aula Kantor Bawaslu Indramayu.

Kerja sama tersebut menjadi langkah Bawaslu dalam memperluas keterlibatan penyandang disabilitas pada pengawasan partisipatif sekaligus mendorong terwujudnya pemilu dan pemilihan kepala daerah yang inklusif serta ramah disabilitas.

Melalui MoU ini, Bawaslu Indramayu dan NPCI berkomitmen membangun sinergi dalam menyosialisasikan pengawasan pemilu, meningkatkan pemahaman mengenai hak politik penyandang disabilitas, serta mendorong partisipasi aktif dalam mengawal setiap tahapan demokrasi.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Indramayu, Supriadi, menjelaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, pengawasan meliputi pencegahan, pengawasan tahapan, hingga penindakan dugaan pelanggaran sesuai kewenangan Bawaslu. Karena itu, penyandang disabilitas juga memiliki ruang untuk berkontribusi dalam pengawasan partisipatif.

Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui identifikasi hambatan aksesibilitas, pengawasan pemenuhan hak politik, serta pelaporan dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan penyandang disabilitas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni, mengatakan kerja sama dengan NPCI diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus memperluas jangkauan sosialisasi kepemiluan kepada kelompok penyandang disabilitas.

Ia juga menyoroti pentingnya akurasi data penyandang disabilitas sebagai salah satu aspek dalam memastikan pemenuhan hak pilih.

Menurut Ahmad, pencocokan data perlu dilakukan bersama KPU, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Data di lapangan yang hari ini teman-teman miliki dengan data di dinas juga bisa jadi PR kita bersama untuk memastikan nanti kita sandingkan dengan teman-teman KPU, Dinsos, dan Disdukcapil,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua NPCI Kabupaten Indramayu, Suprayitno, mengungkapkan bahwa organisasinya saat ini baru mencatat sekitar 1.800 penyandang disabilitas, sedangkan data Dinas Sosial mencapai 12.000 orang.

“Yang sementara ini terkantong itu kemarin masih 1.800 teman-teman disabilitas. Bahkan kalau di dinas itu ada 12.000,” ungkap Suprayitno.

Perbedaan data tersebut menjadi perhatian bersama karena pendataan yang akurat diperlukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses informasi kepemiluan, fasilitas, dan hak politik secara setara.

Selain itu, kerja sama Bawaslu dan NPCI juga diharapkan mendorong perhatian terhadap ketersediaan TPS yang aksesibel, informasi kepemiluan yang mudah dipahami, serta fasilitas pemungutan suara sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Melalui penandatanganan MoU tersebut, Bawaslu Indramayu berharap sinergi dengan NPCI tidak hanya memperkuat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi mereka untuk turut mengawasi dan mengawal proses demokrasi.