Bawaslu Indramayu Intensifkan Konsolidasi Demokrasi, Jaga Kepercayaan Publik

Indramayu — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu terus mengintensifkan konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu. Ketua Bawaslu Indramayu Ahmad Tabroni melakukan silaturahmi dengan Ketua PA GMNI (Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Indramayu, Syamsul Bahri Siregar, sebagai bagian dari upaya Bawaslu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berlangsung saat tahapan berlangsung, tetapi juga harus dijalankan secara berkelanjutan.

“Bawaslu mendorong pendekatan pencegahan pelanggaran dan pendidikan politik masyarakat sebagai strategi utama agar kesadaran demokrasi tetap terjaga, bahkan ketika tidak ada agenda elektoral”, ujar Ahmad Tabroni.

Dalam diskusi itu, mengemuka pandangan bahwa peran Bawaslu perlu ditempatkan sebagai bagian dari pelayanan publik. Pengawasan tidak semata menyasar peserta pemilu, tetapi juga memastikan hak pemilih terlindungi dan sistem kepemiluan berjalan adil. Selama ini, layanan pemilu dinilai masih lebih banyak berorientasi pada kontestan dibanding pemilih.

Selain itu, pembahasan juga menyinggung pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu. Lembaga ini dinilai lahir dari kebutuhan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Karena itu, eksistensinya bergantung pada kemampuan menjaga integritas dan kepercayaan tersebut melalui kerja pengawasan yang konsisten.

“Pilihan Bawaslu hanya dua: dipercaya atau tidak dipercaya. Jika tidak dipercaya, maka keberadaannya akan kehilangan makna,” ujar Bang Ucok, panggilan akrab Syamsul Bahri Siregar.

Bawaslu Indramayu menilai kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat sipil  menjadi kunci untuk memperluas pendidikan politik di tingkat akar rumput. Melalui forum diskusi dan pertukaran gagasan, diharapkan lahir pemahaman yang lebih kritis terhadap regulasi serta dinamika demokrasi, sehingga pengawasan partisipatif dapat tumbuh di masyarakat.