MoU Bawaslu–MA IPNU Dorong Alumni Awasi Netralitas ASN dan Kepala Desa
|
INDRAMAYU – Bawaslu Kabupaten Indramayu dan Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) menandatangani MoU di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu, Kamis (19/11/2026).
Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas pengawasan partisipatif dengan melibatkan alumni dan masyarakat dalam mengawal demokrasi, termasuk mengidentifikasi potensi pelanggaran.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Indramayu, Supriadi, menegaskan pengawasan Pemilu membutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif.
"Pengawasan secara prosedur yang dilakukan oleh Bawaslu tidak cukup dilakukan oleh pihak Bawaslu sendiri, tetapi masyarakat juga punya peranan yang sangat signifikan," ujarnya.
Ketua MA IPNU Indramayu, Didik Himawan, menyoroti persoalan netralitas ASN dan kepala desa yang kerap berlindung di balik alasan kepatuhan terhadap pimpinan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena keberpihakan aparatur dapat mengganggu prinsip keadilan serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Dalam paparannya, Didik juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan Pemilu melibatkan tiga unsur kelembagaan, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Ketua Bawaslu Indramayu, Ahmad Tabroni, menegaskan demokrasi tidak berhenti setelah kontestasi, tetapi harus berlanjut pada pengawalan kebijakan publik.
"Proses dari demokrasi itu tidak selesai pada tingkat kontestasi," ungkap Ahmad, seraya mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal hasil demokrasi.
Bawaslu dan MA IPNU perlu menindaklanjuti MoU melalui program konkret, termasuk penyusunan kerja sama teknis, edukasi pemilih pemula, dan pengawasan partisipatif.
Penulis/Foto: Wahyudi
Editor: Aas Adiwijaya