Lompat ke isi utama

Berita

Alumni IPNU Diajak Kawal Demokrasi hingga 31 Kecamatan Indramayu

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi, menyampaikan sambutan dalam kegiatan Diskusi Pojok Pengawasan bersama Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Indramayu di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi, menyampaikan sambutan dalam kegiatan Diskusi Pojok Pengawasan bersama Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Indramayu di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu.

INDRAMAYU – Bawaslu Indramayu mengajak alumni IPNU memperluas pengawasan partisipatif melalui Diskusi Pojok Pengawasan, Kamis (19/11/2026).

Mengusung tema Dari Silaturahmi Menuju Partisipasi, diskusi di Aula Kantor Bawaslu itu membahas peran alumni dalam mengawal demokrasi dan Pemilu.

Ketua Bawaslu Indramayu, Ahmad Tabroni, mengingatkan bahwa demokrasi tidak berhenti pada pencoblosan, melainkan harus dikawal melalui pengawasan kebijakan publik setelahnya.

"Proses demokrasi itu tidak selesai pada tingkat kontestasi," tegas Tabroni, seraya mengajak masyarakat turut mengawal hasil demokrasi melalui gagasan dan kepentingan bersama.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ivan Sagito, menjelaskan bahwa Pasal 102 dan Pasal 104 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur penguatan pengawasan partisipatif.

"Pasal 102, Bawaslu berguna untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, sedangkan Pasal 104, Bawaslu berkewajiban mengembangkan pengawasan partisipatif," jelas Ivan.

Menurut Ivan, Bawaslu Indramayu memiliki sekitar 30 personel untuk mengawal wilayah Kabupaten Indramayu yang mencakup 31 kecamatan.

Keterbatasan sumber daya tersebut menjadi alasan penting bagi Bawaslu untuk melibatkan organisasi masyarakat dalam pengawasan, termasuk pada masa non-tahapan Pemilu.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Supriadi, menegaskan bahwa pengawasan demokrasi membutuhkan kontribusi aktif masyarakat.

"Pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak cukup dilakukan oleh Bawaslu sendiri, tetapi masyarakat juga punya peranan sangat signifikan," ungkap Supriadi.

Melalui Diskusi Pojok Pengawasan dan kerja sama dengan Majelis Alumni IPNU, Bawaslu mendorong edukasi pemilih, penyampaian informasi awal, serta pengawasan potensi pelanggaran demi menjaga hak pilih dan integritas demokrasi.

Penulis/Foto: Wahyudi/Aas Adiwijaya
Editor: Aas Adiwijaya