MoU Bawaslu-ISNU Indramayu Perkuat Jejaring Pengawasan Partisipatif

INDRAMAYU – Keterlibatan organisasi masyarakat menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan pengawasan Pemilu hingga tingkat akar rumput. Melalui Diskusi Pojok Pengawasan yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Indramayu, Bawaslu mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu, Rabu (11/11/2026).

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi, menjelaskan bahwa Pojok Pengawasan merupakan ruang kolaborasi yang disediakan Bawaslu bagi berbagai elemen masyarakat melalui diskusi dan pertukaran gagasan tentang penguatan pengawasan Pemilu.

Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Ia menyebutkan, pada 2025 Bawaslu Kabupaten Indramayu meraih penghargaan terbaik pertama dalam kategori Pojok Pengawasan atau diskusi publik. Adapun pada 2026, Bawaslu menargetkan enam diskusi tambahan hingga pertengahan Desember.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Indramayu, Dede Irawan, menegaskan bahwa kerja sama dengan ISNU harus diwujudkan melalui pembentukan jaringan pengawasan yang nyata, bukan sekadar dokumen formal.

“MoU ini bukan bersifat administratif dan bukan juga bersifat seremonial, tetapi membangun jaringan pengawasan partisipatif di tingkat organisasi masyarakat,” ujar Dede.

Ia menjelaskan, perluasan jaringan pengawasan tersebut penting mengingat Kabupaten Indramayu memiliki 31 kecamatan dan 317 desa. Luasnya wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau informasi mengenai potensi kerawanan maupun dugaan pelanggaran Pemilu. Karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat diharapkan dapat membantu Bawaslu memperoleh informasi awal dari lingkungan masing-masing.

Dari perspektif penguatan jejaring, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Muamarullah, memandang kerja sama tersebut sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi melalui pendekatan kepada kelompok-kelompok strategis.

Menurutnya, kolaborasi tidak cukup hanya dilakukan dengan organisasi induk, tetapi juga perlu menjangkau kelompok dan komunitas yang berada di dalamnya. Ia mengingatkan bahwa menjaga demokrasi bukan semata-mata tugas penyelenggara Pemilu. Konsolidasi demokrasi perlu terus dilakukan meskipun di luar tahapan Pemilu, ketika dukungan sumber daya dan anggaran kegiatan lebih terbatas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni, menambahkan bahwa masa di luar tahapan Pemilu merupakan kesempatan untuk membangun komunikasi sekaligus mempersiapkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam Konsolidasi demokrasi.

Dukungan terhadap kerja sama tersebut juga disampaikan Ketua ISNU Kabupaten Indramayu, Taufiq Zaenal Mustofa. Ia menyambut baik kolaborasi dengan Bawaslu dan menyatakan kesiapan organisasinya untuk memperluas pemahaman mengenai pengawasan Pemilu.

“Saya kira kami ISNU harus belajar banyak dari Bawaslu,” ujarnya.

Melalui Pojok Pengawasan dan penandatanganan MoU tersebut, Bawaslu berharap ISNU dapat berperan dalam menyebarluaskan edukasi pengawasan Pemilu, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta mendorong penyampaian informasi awal mengenai potensi kerawanan maupun dugaan pelanggaran.

Dengan terbangunnya kolaborasi antara Bawaslu dan organisasi masyarakat, pengawasan partisipatif diharapkan semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Upaya mengawal demokrasi pun tidak hanya bertumpu pada penyelenggara Pemilu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.