Bawaslu Indramayu Libatkan Kampus Perluas Pengawasan Pemilu

INDRAMAYU – Keterlibatan mahasiswa menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas pengawasan Pemilu, terutama untuk mengenali potensi pelanggaran dan menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Kabupaten Indramayu dan Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu di Aula Institut Pangeran Dharma Kusuma, Kamis (12/11/2026).

Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan perguruan tinggi, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga terlibat dalam mengawal proses demokrasi.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi, menilai mahasiswa memiliki posisi strategis dalam membantu mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

"Begitu pentingnya mahasiswa peranannya dalam ikut terlibat mengawasi proses Pemilu dan juga mengawal demokrasi yang ada di Indonesia," ujar Supriadi.

Dari pihak perguruan tinggi, Wakil Rektor Institut Pangeran Dharma Kusuma, Ulin Niam, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Bawaslu membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan langsung mengenai praktik pengawasan Pemilu.

Menurutnya, mahasiswa selama ini lebih banyak mengenal Bawaslu melalui bacaan dan informasi yang diperoleh, sehingga interaksi langsung dengan penyelenggara pengawasan diperlukan untuk memperluas pemahaman mereka.

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indramayu, Dedy Mulya, menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (P2P) yang telah melibatkan 20 peserta dari berbagai kalangan sebagai kader pengawasan.

Selain pendidikan pengawasan, Bawaslu juga membuka peluang diskusi, kegiatan edukasi, dan kesempatan magang bagi mahasiswa sebagai bentuk tindak lanjut kerja sama antarlembaga.

Tantangannya adalah memastikan kerja sama tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut menjadi kegiatan pendidikan dan keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan di masyarakat.

Melalui kerja sama ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari pengawasan demokrasi yang kritis, memahami hak politik masyarakat, serta berani menyampaikan informasi awal apabila menemukan dugaan pelanggaran Pemilu.