"Diskusi Pojok Pengawasan; Bawaslu - ISNU Indramayu satukan gagasan tingkatkan pengawasan partisipatif"

INDRAMAYU – Pengawasan Pemilu tidak cukup hanya mengandalkan kerja penyelenggara. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengenali potensi kerawanan dan menjaga kualitas demokrasi, bahkan sebelum tahapan Pemilu dimulai.

Upaya tersebut dilakukan Bawaslu Kabupaten Indramayu melalui Diskusi Pojok Pengawasan bersama Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Indramayu di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu, Rabu (11/11/2026).

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi, menjelaskan bahwa Pojok Pengawasan menjadi ruang diskusi dan pertukaran gagasan untuk membangun kolaborasi antara Bawaslu dengan berbagai elemen masyarakat.

Melalui forum ini, Bawaslu mendorong masyarakat agar tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga mengambil bagian dalam mengawal demokrasi. Salah satunya dengan menyampaikan informasi awal mengenai potensi kerawanan yang ditemukan di lingkungan masing-masing.

Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni, menyampaikan bahwa masa di luar tahapan Pemilu merupakan momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan mempersiapkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Menurutnya, konsolidasi demokrasi membutuhkan dukungan berbagai pihak, bukan hanya penyelenggara Pemilu.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Muamarullah, menekankan pentingnya pendekatan kepada kelompok-kelompok strategis dalam memperkuat konsolidasi demokrasi.

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi pengawasan perlu menjangkau lebih luas, tidak hanya melalui organisasi induk, tetapi juga kelompok dan komunitas yang berada di dalamnya. Menjaga demokrasi, menurutnya, merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus dilakukan, termasuk di luar tahapan Pemilu.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Indramayu, Dede Irawan, menyampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran dalam memperluas jangkauan informasi pengawasan hingga tingkat akar rumput. Namun, setiap informasi yang diterima tetap harus diperiksa dan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai langkah lanjutan, Bawaslu Kabupaten Indramayu menargetkan enam diskusi tambahan melalui program Pojok Pengawasan hingga pertengahan Desember 2026. Supriadi menyebutkan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Bawaslu juga mendorong agar anggota ISNU dan masyarakat memahami mekanisme pengawasan Pemilu, termasuk tata cara menyampaikan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran maupun potensi kerawanan kepada Bawaslu.

Melalui Pojok Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Indramayu berupaya membangun kesadaran bahwa pengawasan demokrasi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin luas, pengawasan partisipatif diharapkan tumbuh sebagai gerakan bersama, tidak hanya saat tahapan Pemilu berlangsung, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.