Cirebon, Depok, dan Bogor Tiga Teratas, Mayoritas Bawaslu Kabupaten/Kota di Jabar Perlu Tingkatkan Kinerja Kehumasan

BANDUNG — Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengumumkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan media sosial dan pemberitaan 27 Bawaslu Kabupaten/Kota periode Januari hingga April 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa baru sebagian kecil Bawaslu Kabupaten/Kota yang menunjukkan performa optimal, sementara sebagian besar lainnya masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi publikasi, kuantitas konten, serta minimnya konten edukatif.

Evaluasi ini merupakan bagian dari kegiatan pemantauan berkala Divisi Humas Bawaslu Jawa Barat. Dalam rapat evaluasi secara daring, Selasa (03 Juni 2025), Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah, menyampaikan apresiasi atas capaian beberapa daerah, sembari menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan media sosial sesuai dengan SK Bawaslu Nomor 83 Tahun 2022.

"Pedoman ini mengatur agar setiap Bawaslu daerah dapat meningkatkan produksi konten edukatif, memperbanyak video pendek, memperkuat komunikasi dua arah, dan menjaga kuantitas unggahan harian," ujar Muamarullah dalam sambutannya.

Irfan Fathurrahman, Staf Humas Datin Bawaslu Jawa Barat memaparkan hasil pemantauan yang telah dilaksanakan, hasilnya empat Bawaslu Kabupaten/Kota tercatat konsisten mengunggah lebih dari 100 konten dalam empat bulan. Mereka adalah Bawaslu Kota Cirebon, Bawaslu Kota Depok, Bawaslu Kota Bogor, dan Kabupaten Garut. Meski demikian, hanya empat kabupaten/kota yang memenuhi standar ideal frekuensi unggahan media sosial, yaitu 7–10 kali per minggu.

Dalam hal produksi konten video, Bawaslu Kota Depok memimpin dengan total 58 unggahan, diikuti oleh Bawaslu Kota Cirebon (39 video), Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (24 video), dan Bawaslu Kota Tasikmalaya (20 video). Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Purwakarta belum mengunggah satu pun konten video selama periode pemantauan.

Konten Edukasi Masih Minim, 11 Bawaslu Kabupaten/Kota Nol Kontribusi

Rendahnya konten edukasi menjadi sorotan utama. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai daerah terbanyak dengan 19 konten edukasi, disusul Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan Bawaslu Kota Depok dengan masing-masing 14. Ironisnya, 11 kabupaten/kota tidak memproduksi konten edukasi sama sekali selama empat bulan terakhir.

Kategori Kinerja: Siapa Unggul, Siapa Tertinggal

Berdasarkan konsistensi dan keberagaman konten, tiga kota meraih predikat "Sangat Baik": Bawaslu Kota Cirebon, Bawaslu Kota Depok, dan Bawaslu Bawaslu Kota Bogor. Sementara lima Bawaslu Kabupaten/Kota seperti Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan Bawaslu Kota Tasikmalaya masuk kategori "Baik". Ada 11 Bawaslu Kabupaten/Kota di kategori "Cukup", dan delapan lainnya diklasifikasikan sebagai "Kurang".

Bawaslu Kota Cirebon Juga Tertinggi dalam Pemberitaan Website

Tak hanya unggul di media sosial, Bawaslu Kota Cirebon juga memimpin dalam jumlah pemberitaan yang diunggah di website resmi dengan total 49 berita selama empat bulan, sekitar tiga berita per minggu. Bawaslu Kota Bogor, Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan Bawaslu Kota Depok menyusul di belakang.

Namun demikian, masih ada delapan kabupaten/kota yang belum mengunggah satupun berita di website selama periode pemantauan. Daerah-daerah tersebut antara lain Bawaslu Kota Sukabumi, Bawaslu Kota Bekasi, Bawaslu Kabupaten Purwakarta, dan Bawaslu Kabupaten Bogor.

Secara keseluruhan, hanya empat kabupaten/kota yang masuk kategori "Baik" dalam aspek pemberitaan, empat lainnya "Cukup", 14 dinilai "Kurang", dan delapan tergolong "Sangat Kurang".

Rekomendasi: Disiplin Kalender Konten dan Kolaborasi Komunitas

Sebagai tindak lanjut dari pemantauan ini, Divisi Humas Bawaslu Jabar merekomendasikan agar setiap Bawaslu Kabupaten/Kota menerapkan kalender konten secara disiplin, meningkatkan jumlah dan kualitas konten edukasi serta video, serta memperkuat pemberitaan di kanal resmi. Kolaborasi dengan komunitas lokal dan para pemangku kepentingan juga dinilai penting untuk mendorong kehadiran Bawaslu di ruang digital yang semakin dinamis.