Bawaslu RI Gelar Kick Off Orientasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025

Jakarta, 21 Agustus 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia resmi memulai Kick Off Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025 pada Kamis (21/8). Kegiatan ini berlangsung secara daring dan diikuti 4.284 PPPK dari sekretariat Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Orientasi ini menjadi langkah awal pembentukan sumber daya manusia (SDM) Bawaslu yang kompeten, berintegritas, dan siap menjalankan tugas pengawasan Pemilu.

Berpedoman pada Regulasi
Pelaksanaan orientasi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi PPPK, maksimal satu bulan setelah diangkat. Orientasi hanya dilakukan sekali selama berstatus PPPK.

Program ini mencakup pengenalan tugas dan fungsi ASN, serta penanaman nilai dan etika kerja sesuai prinsip ASN BerAKHLAK (Berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).
Bukan Sekadar Seremonial
Orientasi PPPK Bawaslu 2025 dirancang tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi upaya membangun budaya kerja yang profesional. Pelaksanaannya mengacu pada kurikulum yang ditetapkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta didukung sistem informasi resmi yang telah disiapkan.

Pada kegiatan kick off kali ini, peserta mendapat arahan mengenai kebijakan orientasi PPPK dari Puslitbangdiklat Bawaslu, penjelasan terkait manajemen talenta dan pengembangan kompetensi ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta panduan penggunaan platform pembelajaran daring SWAJAR PPPK berbasis Massive Open Online Course (MOOC) yang dikembangkan LAN RI.

Dengan orientasi ini, Bawaslu berharap para PPPK 2025 mampu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, sekaligus memperkuat peran lembaga dalam mengawal demokrasi Indonesia.