Bawaslu Jabar Dorong Forum Warga untuk Perkuat Pengawasan Partisipatif

Indramayu-Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Diskusi Pojok Pengawasan dengan tema “Peran Forum Warga Pikeun Nguatkeun Pengawasan Partisipatif”. Forum yang dilaksanakan secara daring ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Bawaslu Jabar, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Syarif Ali dan Supriadi Dari Bawaslu Kabupaten Indramayu, serta menekankan pentingnya sinergi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.

Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar, Widodo, menegaskan bahwa strategi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan kunci untuk memperoleh data pemilih yang valid. Menurutnya, Bawaslu perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat pengawasan.

“Solusi inovatif bisa dilakukan dengan platform sederhana berbasis web form yang terintegrasi notifikasi, penggunaan data analytic untuk pemetaan wilayah rawan, hingga pelibatan relawan digital dalam pengawasan partisipatif,” ujarnya.

Forum Warga Sebagai Implementasi Perbawaslu

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2HM) Bawaslu Jabar, Nuryamah, menyampaikan bahwa Pojok Pengawasan akan digelar berkelanjutan dengan tema berbeda-beda. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antardivisi di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat kelembagaan.

Menurut Nuryamah, Forum Warga merupakan implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Dalam aturan tersebut, terdapat enam program utama, yaitu Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga, Pojok Pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, Kampung Pengawasan, dan Komunitas Digital.

“Forum warga menyasar komunitas masyarakat seperti karang taruna, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pengawasan partisipatif. Sejauh ini, forum warga sudah berjalan di Indramayu, Bandung, dan Tasikmalaya,” jelasnya.

Praktik Baik di Indramayu

Pengalaman serupa dibagikan oleh Supriadi, Koordinator Divisi P2HM Bawaslu Kabupaten Indramayu. Ia menyebut sejak 2024, Bawaslu Indramayu telah membentuk 31 Forum Warga di seluruh kecamatan.

“Forum warga ini menjadi ruang dialog dengan masyarakat. Kami memanfaatkannya untuk membentuk kelompok pengawas partisipatif, membuat grup komunikasi berbasis WhatsApp, hingga mendeklarasikan Kampung Pengawasan Partisipatif,” tutur Supriadi.

Tak hanya itu, Bawaslu Indramayu juga meluncurkan sejumlah inovasi, seperti Bawaslu Saba Sekolah untuk pemilih pemula serta Bawaslu Goes to Campus guna menyasar mahasiswa. Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Indramayu berencana menggelar program “Bawaslu Dolan Meng Desa” sebagai tindak lanjut penguatan kampung pengawasan.

Hadapi Tantangan Politik Uang

Meski demikian, Supriadi mengakui masih ada tantangan besar dalam menjalankan program pengawasan partisipatif, terutama terkait pemahaman regulasi di masyarakat serta fenomena politik uang yang mengakar di tingkat desa.

“Kami berharap kader pengawas partisipatif bisa menjadi motor penggerak di lapangan. Api pengawasan harus tetap menyala, bahkan di luar tahapan pemilu,” tegasnya.

Melalui Diskusi Pojok Pengawasan ini, Bawaslu Jabar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi kelembagaan dan masyarakat dalam menciptakan pengawasan pemilu yang transparan, partisipatif, dan berintegritas.