Bawaslu Indramayu Ajak DKM dan Pesantren Wujudkan Pengawasan Partisipatif pada Pilkada

Indramayu, Bawaslu Kabupaten Indramayu - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indramayu menegaskan pentingnya dukungan serta kerjasama dari Pengurus Pondok Pesantren dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam menjalankan pengawasan partisipatif untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi, menyoroti pentingnya peran lembaga keagamaan dan masyarakat dalam menjaga integritas proses demokrasi. ""Jangan sampai pondok pesantren dan masjid di kabupaten Indramayu menjadi tempat kampanye ataupun hal yang berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu pada Pilkada nanti," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Indramayu bersama DKM, Pengurus Pondok Pesantren, Santri, Hingga tokoh pemuda. Kamis, 28 Maret 2024.

Supriadi menjelaskan bahwa permintaan dukungan ini muncul karena pada tahun ini akan ada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati-Wakil Bupati Indramayu yang berbarengan. Terbatasnya sumber daya manusia Bawaslu Indramayu untuk melakukan pengawasan di wilayah yang luas juga menjadi pertimbangan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Salah satu peserta, Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu, Azun Mauzun, menyambut baik langkah Bawaslu Kabupaten Indramayu dalam mendorong pengawasan partisipatif di kalangan masyarakat. Ia yakin bahwa keterlibatan aktif masyarakat akan berkontribusi besar dalam menjaga keberlangsungan proses pemilu yang adil dan transparan.

"Pemilu harus berlangsung aman, nyaman, dan damai sehingga menjadi pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat," ungkap Azun.