Presidium KAHMI Indramayu Soroti Minimnya Jumlah SDM Pengawas, Dinilai Pengaruhi Efektivitas Pengawasan Pemilu

Indramayu — Presidium KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Indramayu, Suhendar S.H., M.H, menyoroti keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja di lapangan. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan, terutama dalam mengantisipasi pelanggaran seperti politik uang yang kian berkembang dengan berbagai modus.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhendar dalam diskusi bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni, saat kunjungan silaturahmi Ketua Bawaslu Indramayu dalam rangka konsolidasi demokrasi, di Kantor Firma Hukum Suhendar Abas & Rekan, Selasa (9 Juni 2026). Suhendar menilai, ketimpangan jumlah pengawas dibandingkan penyelenggara teknis menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas pemilu.

Selain persoalan SDM, diskusi juga menyoroti perkembangan praktik politik uang di era digital. Penggunaan platform dompet elektronik sebagai sarana distribusi politik uang menjadi tantangan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi yang ada. Karena itu, diperlukan penguatan aturan serta sinergi antar lembaga untuk menutup celah pelanggaran.

Dari sisi kelembagaan, muncul dorongan untuk memperkuat kewenangan Bawaslu. Tidak hanya sebagai pemberi rekomendasi, Bawaslu diharapkan memiliki kewenangan lebih dalam penanganan pelanggaran. Wacana pembentukan peradilan khusus pemilu dan penguatan fungsi penindakan dinilai penting guna menjaga integritas proses demokrasi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni, menjelaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan bagian dari penguatan penyelenggaraan pemilu di luar tahapan.

“Program ini mencakup pemetaan isu-isu demokrasi dan kepemiluan, penguatan kelembagaan, peningkatan literasi masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Ahmad Tabroni.

Ia menambahkan, Bawaslu Kabupaten Indramayu tetap aktif meski di luar tahapan pemilu, terutama dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Dengan begitu, partisipasi publik yang tinggi tidak hanya menghasilkan legitimasi elektoral, tetapi juga mendorong kualitas demokrasi yang lebih substantif di tingkat lokal,” katanya.