Perkuat Demokrasi dari Akar, Bawaslu Indramayu Kembangkan Pojok Pengawasan Literasi Demokrasi

Indramayu, 6 Mei 2026 — Upaya memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal mulai diarahkan pada akar persoalan: rendahnya literasi masyarakat dan masih tingginya kerentanan terhadap praktik politik uang. Bawaslu Kabupaten Indramayu mengembangkan Pojok Pengawasan Literasi Demokrasi sebagai langkah penguatan pengawasan partisipatif berbasis komunitas melalui kerja sama dengan Perpustakaan S-16 Desa Lewi Gede, Kecamatan Widasari.

Langkah ini menjadi relevan di tengah sejumlah indikator nasional. Data Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menunjukkan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Indonesia tahun 2023 berada di kisaran 66,77 (kategori sedang), sementara Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) masih di angka sekitar 69,42. Angka ini mencerminkan bahwa akses dan budaya literasi masih perlu diperkuat, terutama di tingkat komunitas.

Di sisi lain, kerentanan terhadap praktik politik uang juga masih menjadi persoalan. Survei Lembaga Survei Indonesia pada periode pemilu terakhir menunjukkan bahwa sebagian pemilih masih menganggap pemberian uang atau barang sebagai hal yang “wajar” dalam kontestasi politik, khususnya di wilayah dengan tingkat literasi politik yang rendah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Ahmad Tabroni, menilai bahwa tantangan demokrasi saat ini tidak hanya berada pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga pada tingkat pemahaman masyarakat.

“Literasi menjadi kunci penting agar masyarakat tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga memahami makna dari setiap pilihan politiknya. “ jelas Ahmad Tabroni.

Menurut dia, derasnya arus informasi digital, termasuk hoaks politik semakin memperbesar risiko jika tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang memadai.

Sejumlah studi juga menunjukkan korelasi antara rendahnya literasi politik dengan tingginya toleransi terhadap praktik transaksional dalam pemilu. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri di banyak daerah, termasuk wilayah pedesaan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu, Dede Irawan, menegaskan bahwa pendekatan penindakan semata tidak cukup untuk memutus siklus tersebut.

“Penindakan memiliki batas. Tanpa literasi, pelanggaran akan terus berulang. Karena itu, yang kita bangun bukan hanya sistem pengawasan, tetapi kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruh, baik oleh politik uang maupun disinformasi.” ujar Dede Irawan.

Ia menjelaskan, program ini akan mengintegrasikan berbagai inisiatif seperti kampung pengawasan partisipatif dan desa anti politik uang ke dalam pendekatan literasi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi, menyoroti fenomena pragmatisme pemilih yang masih kerap terjadi.

“Kita masih menghadapi realitas di mana sebagian masyarakat memilih karena imbalan. Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan kesadaran. Demokrasi tidak bisa dibangun hanya lima tahunan, tetapi setiap hari.” ungkap Supriadi.

Ia menambahkan, pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi penting untuk menjangkau masyarakat secara lebih dekat dan berkelanjutan.

Dari sisi mitra komunitas, Ketua Perpustakaan S-16, Ahmad Khoeri , menyambut kerja sama ini sebagai upaya memperluas fungsi literasi dalam kehidupan sosial.

“Literasi bukan sekadar membaca, tetapi membentuk cara berpikir. Kami ingin masyarakat menjadi subjek dalam demokrasi, memahami, menilai, dan menentukan pilihan secara sadar.” jelas Ahmad Khoeri 
Perpustakaan S-16 yang berbasis relawan selama ini telah menjalankan berbagai kegiatan literasi di masyarakat. Melalui kolaborasi ini, program akan diperluas ke ranah literasi demokrasi, termasuk melalui pengembangan pojok baca, diskusi publik, serta edukasi di sekolah dan ruang keagamaan.

Dukungan juga datang dari tokoh masyarakat setempat, KH. Tahapi Dulkarim, yang menekankan pentingnya nilai moral dalam setiap aktivitas sosial, termasuk dalam praktik demokrasi.

“Setiap ikhtiar yang dilakukan dengan niat baik akan membawa manfaat. Membangun kesadaran masyarakat adalah bagian dari tanggung jawab bersama.” ujar KH. Tahapi Dulkarim.

Melalui kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap informasi, sekaligus memperkuat partisipasi dalam pengawasan pemilu.

Di tengah tantangan demokrasi, mulai dari rendahnya literasi hingga praktik politik uang, pendekatan berbasis komunitas ini menjadi langkah strategis untuk membangun demokrasi dari bawah. Dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar objek, upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.