Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Kab/Kota Serahkan Laporan Akhir ke Bawaslu RI
|
Jakarta (17/3/2021), Bawaslu Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 menyerahkan laporan akhir Divisi Hukum dan Humas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Laporan ini diterima langsung oleh Fritz Siregar selaku Anggota Bawaslu RI Kordiv Hukum,Humas Data dan informasi.
Penyerahan laporan ini juga dihadiri oleh Lolly Suhenty dan H.Yuusup Kurnia selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Lolly Suhenty menyampaikan, bahwa pada kesempatan ini ada 8 (delapan) Kab/Kota yang akan menyerahkan laporan humas dan hukum. Lolly menambahkan bahwa ia membuat tantangan untuk satu minggu ke depan. Tantangannya adalah membuat konsep kegiatan kehumasan yang dilakukan dengan seminimal mungkin anggaran yang dikeluarkan.
Disamping itu, H. Yusup Kurnia selaku Kordiv Hukum Datin menyampaikan bahwa mengenai hukum, laporannya cukup komprehensif.
Dalam penutupnya, Fritz menyampaikan agar PPID dan fungsi Kehumasan terus dikelola dengan maksimal agar lembaga Bawaslu menjadi lembaga yang informatif. Perlu adanya ide-ide baru yang kreatif dan inovatif agar muatan konten yang disajikan mampu menginfluence masyarakat dan meningkatan pendidikan politik.
Fungsi kita adalah memberikan pemahaman mengenai demokrasi bangsa, isu kepemiluan serta hal-hal yang berkaitan dengan proses Pemilu. Bawaslu lah yang menjadi pengantar informasi tersebut kepada masyarakat, kita harus menampakkan wajah kita kepada publik.
Secara substansial, penyusunan laporan akhir ini disusun sebagai upaya untuk mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Bagi internal Bawaslu sendiri, laporan ini merupakan langkah pengidentifikasian dan pemetaan potensi dan evaluasi yang ada sehingga dapat merumuskan tren isu, serta konsep kehumasan yang akan terus dikembangkan untuk Pilkada yang akan datang.
Sehingga hasil rekomendasi dan saran perbaikan yang ada dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pelaksanaan Pilkada yang akan datang melalui pendekataan kelembagaan.
(Humas Bawaslu Jabar)
Lolly Suhenty menyampaikan, bahwa pada kesempatan ini ada 8 (delapan) Kab/Kota yang akan menyerahkan laporan humas dan hukum. Lolly menambahkan bahwa ia membuat tantangan untuk satu minggu ke depan. Tantangannya adalah membuat konsep kegiatan kehumasan yang dilakukan dengan seminimal mungkin anggaran yang dikeluarkan.
Disamping itu, H. Yusup Kurnia selaku Kordiv Hukum Datin menyampaikan bahwa mengenai hukum, laporannya cukup komprehensif.
Dalam penutupnya, Fritz menyampaikan agar PPID dan fungsi Kehumasan terus dikelola dengan maksimal agar lembaga Bawaslu menjadi lembaga yang informatif. Perlu adanya ide-ide baru yang kreatif dan inovatif agar muatan konten yang disajikan mampu menginfluence masyarakat dan meningkatan pendidikan politik.
Fungsi kita adalah memberikan pemahaman mengenai demokrasi bangsa, isu kepemiluan serta hal-hal yang berkaitan dengan proses Pemilu. Bawaslu lah yang menjadi pengantar informasi tersebut kepada masyarakat, kita harus menampakkan wajah kita kepada publik.
Secara substansial, penyusunan laporan akhir ini disusun sebagai upaya untuk mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Bagi internal Bawaslu sendiri, laporan ini merupakan langkah pengidentifikasian dan pemetaan potensi dan evaluasi yang ada sehingga dapat merumuskan tren isu, serta konsep kehumasan yang akan terus dikembangkan untuk Pilkada yang akan datang.
Sehingga hasil rekomendasi dan saran perbaikan yang ada dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pelaksanaan Pilkada yang akan datang melalui pendekataan kelembagaan.
(Humas Bawaslu Jabar)Tag
BERITA
